SIGLI - Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Hermansyah, mengatakan, kerusakan dampak gempa yang terjadi 7 Desember 2016 di tiga kabupaten (Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen) mencapai Rp 1,854 triliun.

“Kerusakan tersebut meliputi lima sektor, yaitu infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Perkiraan sementara kebutuhan dana Rp 1,13 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara karena data kerusakan infrastruktur belum semuanya selesai diverifikasi,” kata Hermansyah di sela-sela rapat koordinasi pembahasan rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Aceh di Aula Bappeda Pidie, Senin (19/12).

Dikatakannya, untuk masa rehab rekons nantinya akan diprioritaskan lebih awal pada pembangunan rumah. Kategorinya rumah rusak berat dan rusak sehingga masyarakat bisa menempati rumah yang dibangun itu. Apalagi sekarang sebagian masyarakat telah pulang dari kamp pengungsian dan tidur di tenda yang dipasang di depan rumah.

“Makanya, kita mendesak Pemerintah Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen segera menuntaskan verifikasi rumah rusak berat dan rusak. Kita harus serius menangani persoalan ini,” katanya.

Menurut Hermansyah, dalam rapat koordinasi itu juga disepakati nantinya jumlah rumah rusak, infrastruktur dan lainnya. Juga hal-hal yang menjadi prioritas bagi masyarakat yang terlupa pendataannya akan dimasukkan kembali. Baik dari segi penambahan dana atau pun dari jumlah rumah yang mengalami rusak berat dan rusak, sehingga nilai kebutuhan akan tertampung.

Seperti diketahui, data rumah rusak di Pidie telah direvisi dari data awal 143 unit menjadi 243 unit. Pidie Jaya juga telah merevisinya terhadap kategori rumah rusak berat dan rusak. Infrastruktur vital dan jalan yang putus juga akan diperbaiki. Sekarang pemerintah harus memilah-milah dana yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, dan BUMN dalam penanganan infrastruktur sehingga penggunaan dana tidak tumpang tindih.

Disinggung aktivitas belajar mengajar, kata Hermansyah, aktivitas sekolah dimulai 27 Desember. Untuk itu tenda darurat harus didirikan di sekolah yang rusak akibat gempa. Dibangunnya tenda darurat di sekolah sebagai bentuk pemulihan darurat. Dengan begitu, siswa tetap lancar dalam proses belajar.

Menyangkut pengungsi, kata Hermansyah, BNPB telah berkoordinasi dengan masing-masing bupati. Artinya para pengungsi yang rumahnya tidak rusak berat, agar bersedia pulang ke rumah. Seperti di Pidie, para pengungsi semuanya telah pulang ke rumah. Bagi mereka yang rumahnya rusak berat, diperbolehkan tinggal di kamp pengungsian.

“BNPB bertugas mendampingi pemkab dalam membantu pengungsi jika terjadinya masalah. Jika tidak timbul masalah BNPB tetap membantu, makanya bupati harus menyikapi secara serius masa tanggap darurat. Jika memang perlu diperpanjang, silakan diperpanjang,” katanya.

Secara terpisah Wakil Bupati Pidie Jaya, H Said Mulyadi MSi kepada Serambi, Senin (19/12) mengatakan, hasil verifikasi tercatat 1.000 lebih rumah di Pidie Jaya tidak bisa digunakan lagi. Harus ada kepedulian serius, baik dengan membantu tenda dan memberikan dana sebagai bentuk sewa rumah. Sewa rumah tersebut untuk jatah dua hingga tiga bulan ke depan, sambil menunggu rumah yang sedang dibangunselesai dengan menggunakan dana stimulan.

Untuk dana jadup Rp 10.000/hari/orang, Pemkab Pijay belum bisa melakukannya. Karena sampai kini data belum selesai diverifikasi terhadap warga yang benar-benar menjadi korban gempa. Kini, yang diberikan jadup kepada korban gempa yang tinggal di huntara oleh Kementrian Sosial.

“Untuk hari ini, kita belum mengetahuinya berapa rumah atau keluarga yang harus kita berikan jadup. Mungkin besok, kita akan ada datanya dan kita akan laporkan kepada Kementerian Sosial,” demikian Said Mulyadi.

Pemkab Pidie Jaya (Pijay) memperpanjang masa tanggap darurat hingga sepekan ke depan. Langkah itu dilakukan mengingat masih ada pengungsi yang menempati titik pengungsian serta sejumlah persoalan lain yang membutuhkan penanganan serius.

Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas bersama Wakil Bupati, H Said Mulyadi serta Sekda H Iskandar Ali kepada Serambi, Senin (19/12) mengatakan, masa tanggap darurat pertama selama dua pekan belum menuntaskan sejumlah persoalan sehingga harus diperpanjang hingga sepekan ke depan. Hari ini, Selasa 20 Desember 2016 berakhir masa tanggap darurat tahap pertama, dan mulai Rabu (21/12) besok masa tanggap darurat diperpanjang hingga 27 Desember.

Said Mulyadi yang juga Ketua Satgas Tanggap Darurat Pijay menyebutkan, ada empat persoalan utama, yaitu pengungsi yang masih berada di posko-posko sehingga membutuhkan waktu pemulangan. Selain itu, gedung sekolah dan rumah yang belum terbangun sehingga program belajar mengajar serta aktivitas warga yang belum berjalan efektif.

Selain itu, kata Said Mulyadi pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan yang belum selesai sehingga membutuhkan perpanjangan masa tanggap darurat.(/serambinews)

LENSA

pemandangan padi.jpg42271677.jpgkantor dprk.jpgkantor bupati.jpg65624315.jpgbappeda.jpg71239959.jpg42295290.jpg103826538.jpgkantor pu.jpgmanohara-sun rise.jpgkuala merdu.jpg88368709.jpgmanohara-sunset.jpgpantai kuthang.jpg

LINTASAN SEJARAH

PETA LOKASI

Jumlah Kunjungan

2828
Hari iniHari ini57
KemarinKemarin53
Minggu iniMinggu ini190
Bulan iniBulan ini1145
SemuaSemua2828