MEUREUDU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meminta warga korban gempa di Pidie Jaya untuk tidak resah terkait pendataan rumah bantuan. Jika sebelumnya tak tercatat di data dan belum tercantum dalam surat keputusan (SK) bupati, maka bisa diusulkan kembali untuk pembangunan pada tahap berikutnya. “Ini komitmen kami untuk dapat menuntaskan segala persoalan pemukiman masyarakat. Tahun ini harus selesai,” tutur Willem Rampangilei , Kamis (1/3) petang, disela-sela kunjungan kerja ke Pidie Jaya. 

Adapun kunjungan Kepala BNPB ke Pijay untuk melihat secara langsung pembangunan masjid Jamik At-Taqarrub, Kecamatan Trienggadeng, pembangunan gedung sekolah SMKN Paru, Kecamatan Bandar Baru, dan peletakan batu pertama pembangunan rumah korban gempa di Gampong Musa Baroh, Bandar Baru.

Dikatakan, patut diketahui bahwa penanganan gempa Pijay, Pidie, dan Bireuen dapat ditanggulangi secara cepat. Meskipun dalam perjalanan terdapat komplain dari masyarakat korban, kata dia, pemerintah meresponsnya dengan melakukan verifikasi kembali ke lokasi oleh tim yang ditunjuk, yakni konsultan manajemen yang selanjutnya dilaporkan kepada bupati selaku pimpinan daerah. “Seluruh data rumah masyarakat korban yang merasa belum disahuti, maka dapat diusulkan kembali sesuai dengan keabsahan fakta secara riil ke pemerintah pusat. Hal ini dapat disahuti kembali dalam SK berikutnya,” kata Kepala BNPB itu.

Menurut dia, penanganan gempa di tiga kabupaten ini tidak ada yang dipersulit sedikitpun. Kalaupun ada yang terlupakan dalam pendataan di lapangan, maka harus segera dituntaskan tanpa prosedur yang berbelit- belit. “Sebab, tahun ini juga harus tuntas. Kunjungan hari ini ke Pijay untuk melihat kemajuan pembangunan yang sedang berlangsung di lapangan serta faktor penghambatnya,” sebutnya. Ditambahkan, sesuai instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Pascabencana Gempa di Aceh, maka yang paling utama diprioritaskan adalah pemulihan pemukiman masyarakat, alias perumahan.

Terkait adanya penambahan data rumah yang rusak berat dan sedang sebanyak 800 unit setelah diverifikasi kembali, kata dia, dapat diusulkan kembali untuk dibangun pada tahap berikutnya. Tidak menjadi persoalan meskipun dananya membengkak hingga Rp 35 miliar. “Jadi, sekali lagi tak ada yang dipersulit,” ujarnya.

Pjs Bupati Pijay Kamaruddin Andalah SSos MSi, Kamis (1/3), mengatakan, pascagempa yang mendera Pijay 7 Desember 2016 lalu, pemerintah terus melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak. Pemkab Pijay, kata Kamaruddin, memohon kepada BNPB untuk mempercepat pembangunan dan merestui penyesuaian pendataan perumahan, dengan penambahan rumah sebanyak 800 unit. “Saya berharap ketidakcukupan dana Rp 35 miliar ini kiranya dapat ditampung kembali pembiayaan dananya akibat pergeseran rumah rusak berat dan rusak sedang setelah dilakukan verifikasi oleh tim konsultan manajemen,” katanya. (/serambinews)

LENSA

kantor bupati.jpgbappeda.jpg42271677.jpgpantai kuthang.jpg103826538.jpg88368709.jpgmanohara-sun rise.jpg42295290.jpgkuala merdu.jpg71239959.jpgmanohara-sunset.jpg65624315.jpgpemandangan padi.jpgkantor pu.jpgkantor dprk.jpg

LINTASAN SEJARAH

PETA LOKASI