Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah PNS di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.220 orang.
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 di dominasi oleh lulusan DIV/S1/S2/S3 dengan proporsi sebesar 65,47 persen. Sementara proporsi terkecil adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang tidak mencapai 1 persen.
Selain itu terdapat 2.738 PNS dengan jabatan fungsional, yaitu 776 orang fungsional umum dan 1.962 fungsional tertentu, didominasi oleh pegawai perempuan, sebanyak 72,79 persen. Namun untuk 482 PNS dengan jabatan struktural mulai dari eselon II s.d. eselon IV didominasi oleh pegawai laki-laki yang mencapai 64,52 persen.
Gambaran politik Pidie Jaya cukup beragam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya partai pemenang pemilu yang duduk di kursi legislatif untuk periode 2019-2024. Jumlah wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya pada periode ini adalah sebanyak 25 orang dari 9 partai.
Jumlah anggota DPRK Pidie Jaya paling banyak berasal dari Partai Aceh, yaitu sebanyak 8 anggota atau sebesar 32 persen dari jumlah semua anggota. Kemudian dari Partai Amanat nasional 4 anggota, Partai Nasional Demokrat 3 anggota, Partai Gerindra 3 anggota, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nanggroe Aceh, masing-masing sebanyak 2 anggota. Sisanya berasal dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya, masing-masing-masing 1 anggota.
Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan, namun begitu dari 25 anggota DPRK Pidie Jaya di tahun 2020 hanya ada 1 orang perempuan yang berasal dari Partai Aceh.
Realisasi pendapatan dalam APBD Pidie Jaya tahun 2020 senilai 962,51 miliar rupiah. Jumlah ini menurun sebesar 8,15 persen dibandingkan dengan realisasi APBD 2019 yang sebesar 1,05 triliun rupiah. Dari total realisasi pendapatan tersebut, 545,01 miliar rupiah berasal dari pendapatan transfer. Sumber pendapatan transfer terbesar berasal dari Transfer Umum yaitu sebesar 422,63 miliar rupiah atau sebesar 43,91 persen dari total realisasi pendapatan APBD Pidie Jaya, dan 122,38 miliar rupiah dari Transfer Khusus (12,71 persen). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain menyumbang 79,57 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan PAD tahun 2019 yang sebesar 68,83 miliar rupiah.
Sedangkan realisasi belanja APBD Pidie Jaya tahun 2020 mencapai 1,03 triliun rupiah. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,02 triliun rupiah. Belanja pegawai merupakan belanja terbesar, yaitu sebesar 302,51 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi untuk belanja barang dan jasa 297,97 miliar rupiah, belanja bantuan keuangan 222,19 miliar rupiah, belanja modal 190,75 miliar rupiah, belanja hibah 3,03 miliar rupiah, belanja bantuan sosial 4,96 miliar rupiah, dan belanja tidak terduga 8,84 miliar rupiah. Defisit anggaran APBD Pidie Jaya di tahun 2020 senilai 67,74 miliar rupiah ditutupi dengan SILPA tahun sebelumnya 104,64 miliar rupiah.
