MEUREUDU - DPRK Pidie Jaya, Kamis (31/1) mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2013 dengan total anggaran Rp 475.640.425.028. Untuk biaya publik disetujui 40 persen dan untuk biaya aparatur daerah 60 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda), H Ramli Daud SH MM mengatakan, alokasi dana APBK tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Untuk tahun ini eksekutif dan legeslatif sepakat 60 persen untuk aparatur pemerintah  yaitu Rp 258.384.255.016 dan 40 persen untuk publik sebesar Rp 190.2656.170.011,”sebut Ramli Daud.

Dijelaskannya, prioritas dana untuk publik kali ini jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya mencapai 25 persen. Karena itu, untuk memaksimalkan dana untuk publik itu, kata Ramli Daud, terpaksa dipangkas berbagai usulan dari Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

 

“Meski tidak mampu memuaskan semua pihak, tapi kami menaruh perhatian besar dapat mengakomodir berbagai harapan masyarakat banyak,”ujarnya. Diakui Sekdakab Pijay itu, pengesahan APBK 2013 merupakan momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya kendati telah banyk menguras energi selama dua bulan mulai Desember 2012 lalu, hingga Januari 2013.

“Selama pembahasan APBK sangatlah alot, tapi belakangan disepakati 40 untuk biaya publik dan 60 persen untuk biaya aparatur daerah,”ujar Ramli Daud. Dalam sidang kamis kemarin ketiga fraksi menerima pengesahan APBK tersebut. Ketiga fraksi itu yakni Partai Aceh (F-PA) yang dibacakan oleh pelapor Rusmawati, Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang dibacakan Ir H Muhammad Bentara, dan Persatuan Demokrasi Reformasi Ummat (F-PDRU) yang dibacakan oleh Tgk H Yusri Abdullah.

Dalam penutupan sidang rapat peripurna tersebut juga hadir Kapolres Pidie, AKBP Dumadi SStMk, Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf M Soeharto Amir, serta para kepala SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pijay. Dalam pendapat akhir terhadap pembahasan rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang APBK, ketiga fraksi menerima dan minta segera ditetapkan dalam Qanun.

Sumber : Serambi Indonesia