MEUREUDU - Puluhan petani dari Kemukiman Beuracan dan Briweuh, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Senin (31/8) mendatangi gedung DPRK setempat untuk memprotes penyerobotan lahan kebun Kakao garapan warga, oleh pengusaha bernama Sofyan yang hendak menjadikan lahan tersebut menjadi kebun sawit.

Perwakilan petani tersebut diterima Wakil Ketua DPRK Pijay, Ir Nazaruddin serta dua anggota dewan, Reza Hariadi dan Juraida. Dalam pertemuan itu, para petani mengatakan, penyerobotan lahan ini sudah berlangsung sejak satu tahun terakhir, dengan cara menurunkan alat berat ke lokasi kebun yang mereka garap sejak tahun 1990 lalu.

Hal ini sebelumnya sudah dilaporkan kepada Imum Mukim dan Petua Seuneubok (lembaga adat pengelola hutan) setempat untuk diselesaikan secara adat. Namun persoalan itu tak juga selesai. “Karena itu, kami berharap dewan dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan ini, sebelum terjadi pertumpahan darah antarsesama warga,” kata Usman Pakeh, perwakilan petani, kepada sejumlah anggota dewan yang hadir dalam pertemuan kemarin.

Ia menjelaskan, puluhan petani yang menggarap lahan di perbukitan Glee Beulimbing dan Tanoh Nyambang itu, telah lama bersabar atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Sofyan. Petani kerap diintimidasi oleh pekerja suruhan Sofyan, dan selanjutnya tanaman coklat di lahan produktif itu diratakan dengan tanah menggunakan beko. “Dalam satu tahun terakhir, sudah 200 Ha lahan yang dikuasai secara paksa oleh Sofyan,” tambah Umar Abdullah, petani lainnya.

Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, Ir Nazaruddin bersama H Hery Ahmadi SSi, berjanji pihaknya melalui Komisi B DPRK Pidie Jaya, segera memanggil Petua Seuneubok kemukiman Beuracan, Beuriweuh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Dewan siap memfasilitasi pertemuan untuk penyelesaian kasus penyerobotan lahan garapan warga di Kemukiman Beuracan dan sekitarnya,” sebut Nazaruddin.

Menurutnya, puluhan petani ini telah dizalimi oleh pengusaha yang memiliki modal besar dan semena-mena menguasai hak orang lain tanpa izin dan menyalahi prosedur. “Kami juga akan mengkaji keabsahan izin usaha pihak yang melakukan penyerobotan lahan masyarakat itu,” tukasnya. (serambinews)