MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) menyahuti sebanyak 60 % usulan masyarakat dari delapan kecamatan baik program pembangunan infrastruktur maupun program pengembangan perekonomian untuk dapat ditindaklanjuti pada pos Anggaran Pendapatan BelanjaKabupaten (APBK) 2017.

Dari program tersebut Pemkab Pijay lebih menitik fokus pada pembangunan rumah duafa sebanyak 4.000 lebih yang tak layak huni dengan sebaran di 222 gampong dalam delapan kecamatan.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H Said Mulyadi SE MSi, Rabu (30/3/2016) mengatakan, dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten, sebanyak 60 persen usulan masyarakat dari delapan kecamatan yang mencakupi, program pengembangan infrastruktur dan pengembangan perekonomian.

"60 persen usulan tersebut ditampung secara keseluruhan untuk selanjutnya ditindaklanjuti kedalam pos APBK 2017,"sebut Said Mulyadi SE MSi.

‎Dari hasil pendataan pada pos infrastruktur , dari delapan kecamatan baik, Kecamatan Bandarbaru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, maupun Bandar Dua lebih difukoskan pada sektor pembangunan rumah duafa yang nantinya ditangani lewat dana APBK, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebab, lanjut Said Mulyadi, dari hasil data yang dikumpulkan tim survei kabupaten terdapat 4.000 lebih rumah tak layah huni yang harus ditangani secara bertahab selama tiga tahun kedepan.

"Ini belum termasuk pada item rumah layak rehab dan penempatan rumah kawasan (Tranmigrasi lokal) dan rumah nelayan miskin yang dikafer lewat dana APBN atau Otonomi Khusus (Otsus),"jelasnya.(/serambinews)