MEUREUDU - Sekretaris Daerah (Pemkab) Pidie Jaya, Drs H Abd Rahman Puteh mengingatkan 3.214 Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten itu agar tidak terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Siapapun ASN yang terlibat aktif memberikan dukungan kepada salah satu capres/cawapres akan diberikan sanksi sesuai UU ASN dan keputusan pelaksanaan ASN dalam Pemilu," kata Abd Rahman kepada Serambinews, Senin (25/3/2019).

 

Menurut Abd Rahman, pemerintah komit memberikan tindakan (sanksi) mulai hukuman disiplin berupa teguran keras sampai tuntuntan pidana berupa pemecatan. Pemkab tidak akan memberi toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam mendukung kandidat. Pemkab juga meminta dukungan penuh dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) agar melaporkan ASN-ASN yang terlibat dalam politik praktis. "Maka saya berharap kepada seluruh ASN agar tidak mengorbankan kepentingan sesaat dengan menghacurkan masa depan yang panjang," jelasnya.

Adapun materi ikrar deklarasi bersama itu yang diucapkan seluruh ASN Pijay itu secara serantak berbunyi: "ASN dengan ini bersama-sama secara sadar menjaga nilai netralitas baik secara pribadi maupun secara kolektif berlembaga serta menjaga keharmonisan, kenyamanan, dan ketertiban dalam menyongsong pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kabupaten Pijay".(SerambiNews/Idris Ismail)