Banda Aceh - Baru-baru ini Kabupaten Pidie Jaya meraih peringkat satu dari Pemerintah Aceh sebagai daerah yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terbaik Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBK, DAK, dan dana lainnya.

Mendapat capaian peringkat kabupaten terbaik satu se-Aceh, Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi berterima kasih pada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik terutama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh jajarannya.

"Ini semua adalah berkat kerjasama yang baik, berkat keseriusan semua pihak dan SKPK Pidie Jaya, sehingga pada tahun ini kita mendapat apresiasi dan mendapat peringkat terbaik," kata Said Mulyadi kepada BERITAKINI.CO, Senin (8/4/2019).

Penghargaan itu akan memacu Pemkab Pidie Jaya lebih semangat dalam melakukan berbagai upaya untuk terus memperoleh hasil yang baik di tahun-tahun berikutnya.

"Kita terus mangarahkan dan membuat rapat rutin setiap Senin, agar seluruh SKPK menjaga kelengkapan admininstrasi dan tata tertib sebagaimana aturan yang berlaku, karena jangan sampai ada pemotongan DAK (Dana Alokasi Khusus)," katanya.

Kata Said Mulyadi, ada pengalaman pemotongan DAK karena keteledoran (kelalaian) tidak mengindahkan aturan, gara-gara tidak melaporkan kondisi fisik yang direalisasikan.

"Jadi itu yang selalu kita harapkan kepada teman-teman terutama pada Pak Sekda dan bawahannya, ini terus dilakukan binaan, terus digenjot supaya realisasi anggaran kita tetap sebagaimana yang diharapkan," kata dia.

Said Mulyadi juga mengungkapkan bahwa selama 2018 lalu koordinasi antara dinas-dinas dan Sekda atau Bupati dan Wakil Bupati sangat baik. Ia menganggap hal itulah yang membuat Pemkab Pidie Jaya bisa memperoleh hasil peringkat satu.

"Kekompakan dari bupati hingga ke bawah, itu yang kami pelihara terus, Sekda dan jajarannya, PATK, ini koordinasi terus, sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan hal-hal beginilah mungkin dengan adanya kekompakan sehingga bisa mencapai hasil memuaskan," katanya.

Sementara untuk pengawasan, kata dia, Wakil Bupati, diberikan wewenang lebih banyak mengawasi, baik realisasi, perencanaan maupun dalam kegiatan setiap SKPK.

"Itu selalu kami awasi dan melakukan evaluasi setiap bulannya, dan memonitor setiap proyek yang berjalan disamping adanya pengawasan pihak lain seperti Kejari,” kata Said. (Beritakini.co/A.Putra)