BANDA ACEH - Bupati Pidie Jaya (Pijay), H Aiyub Abbas punya kiat khusus yang dia klaim sebagai cara cepat dan praktis merealisasikan pembagian lahan pertanian yang layak bagi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Begitu juga untuk tahanan dan narapidana politik (tapol/napol), dan masyarakat korban konflik.
Sejak awal menjadi bupati, kata Aiyub Abbas, dia telah merencanakan pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, tapol/napol, dan para korban konflik, sebagaimana amanah MoU Helsinki poin 2.3.5.

Aiyub Abbas menyampaikan hal ini saat tampil sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Penghubung dan Satpel Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten/Kota Se-Aceh di Hotel Kyriad Muruya Aceh, Banda Aceh, Selasa (8/10/2019).

"Itu tanggung jawab saya sebagai Koordinator Penyediaan Lahan untuk kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)," kata Bupati Pijay ini.

Menurut Aiyub Abbas, dirinya mengambil langkah cepat dan terukur demi tercapainya program penyediaan lahan bagi kombatan GAM dan tapol/napol pada saat kabupaten/kota lainnya di Aceh belum mengalokasikan lahan dimaksud.

"Ini langkah kebijakan khas Pemkab Pidie Jaya," ujar Aiyub. Ia jelaskan, sedikitnya ada empat langkah yang dilakukan Pemkab Pijay sebelum menyediakan lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM.

Pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi yang intens dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI dalam mengatur program penyediaan lahan.

Kedua, mempersiapkan anggaran untuk pemetaan, pembersihan, dan pembukaan lahan, serta pembuatan jalan baru yang anggarannya bersumber dari APBK, APBA, dan APBN.

Setelah itu, kata Bupati Aiyub, dilanjutkan dengan membentuk Panitia Percepatan Program Penyediaan Lahan, mempersiapkan pendataan kombatan GAM, tapol/napol, dan masyarakat korban Konflik yang valid oleh Satpel BRA Pijay.

Kemudian, Pemkab Pijay mengatur pembagian lahan dari tahap pertama dan seterusnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

"Sekarang Pijay sudah menyerahkan sertifikat lahan kepada 100 kombatan dan Pijay menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam hal pengadaan lahan untuk eks kombatan, tapol/napol, dan warga korban konflik," ujarnya.

Untuk itu, Bupati Pijay ini meminta kepada Komite Peralihan Aceh (KPA) agar berembuk mempercepat penyediaan lahan pertanian kepada mereka yang berhak, sebagaimana amanat MoU Helsinki.

Aiyub juga mengusulkan agar ada lembaga khusus yang menangani masalah lahan pertanian dan kelayakan bantuan ekonomi bagi kombatan GAM, tapol/napol, dan masyarakat korban konflik.

"Jadikan Wali Nanggroe sebagai pembina lembaga itu, dan Mualem (Muzakir Manaf) sebagai pelaksananya bersama anggota KPA," saran Aiyub Abbas.

Dengan demikian, kata Aiyub Abbas, akan mempermudah proses memenuhi tuntunan mantan kombatan sebagai hak mereka yang tertera di dalam MoU Helsinki.

Dalam Rakor BRA yang berlangsung dua hari itu turut menyampaikan materi Asisten I Sekda Aceh, Dr Muhammad Jafar MHum, Juru Bicara KPA Pusat Azhari Cage, dan Ketua BRA M Yunus.

Rakor ini difasilitasi oleh Dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala, Saifudin Bantasyam SH, MA. (SerambiNews/Yarmen Dinamika)