MEUREUDU - Rencana pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya pada 2020 yang dituangkan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBK Pidie Jaya 2020 sebesar Rp 69.166.875.455.

Total anggaran yang diusul dalam KUA-PPAS 2020 adalah sebesar Rp 821.937.686.278.

"Jumlah pendapatan sudah termasuk Dana Otsus. Namun, belum masuk pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Intensif Daerah (DID)," kata Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi, saat menyampaikan dokumen KUA-PPAS APBK 2020 di gedung DPRK setempat dalam pembukaan rapat paripurna, Kamis, 24 Oktober 2019.

DAK dan DID belum masuk daftar

Tidak masuknya sumber pendapatan dari DAK dan DID dalam KUA PPAS APBK 2020 tersebut karena saat rancangan KUA - PPAS itu disusun, alokasi yang pasti dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Pidie Jaya belum final.

"Penerimaan pembiyaan daerah tahun 2020 juga nihil. Tahun depan juga tidak ada perencanaan SILPA. Itu supaya pelaksanaan kegiatan dapat dicapai sesuai target secara maksimal," sebutnya.

Postur anggaran

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya rencananya akan mengalokasikan Rp 3 miliar untuk penyertaan modal pada Bank Aceh dan BUMD lainnya.

Belanja tidak langsung sebesar Rp 518.109.950.427 dan belanja langsung untuk melaksanakan program prioritas utama pembangunan sebesar Rp 300.827.735.851.

"Belanja daerah tersebut difokuskan pada sembilan prioritas utama pembangunan, sebagaimana Perbup nomor 16 tahun 2019 tentang RKPK 2020," kata Wabup Pidie Jaya, Said Mulyadi. (SINARPIDIE.CO/MUHAMMAD RIZAL)