DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :

 

Standar Pelayanan  Masyarakat

 

I. LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk :

 

1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk :

Persyaratan :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa

b. Membawa Dokumen yang dimiliki :

-  Kutipan Akta Lahir

-  Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar

-  KK

-  KTP

-  Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah ; atau

-  Kutipan Akta Penceraian

c. Surat Keterangan Kepala Suku/ adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil / suku    terasing.

 

2. Penerbitan Kartu Keluarga ( KK  ).

Persyaratan :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa

b. Mengisi Formulir Permohonan KK  ( Mengetahui Kepala Desa )

c.  Surat Pindah Datang dari daerah Asal ( bagi Penduduk yang baru pindah ).

 

3.  Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi WNI .

Persyaratan :

a.  Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

b.  Pengantar Kepala Desa

c.  Foto Copy :

- KK

- Kutipan Akta Lahir

d. Surat keterangan Datang dari luar Negeri  yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar  Negeri karena Pindah.

 

4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi WNA dengan KITAP.

Perrsyaratan :

a. Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

b. Pengantar Kepala Desa

c. Foto Copy :

-  KK

-  Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 tahun ;

-  Kutipan Akta Lahir

-  Paspor dan Izin Tinggal Tetap

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian .

 

5. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Hilang/ Rusak.

Persyaratan :

a. Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

b. Pengantar Kepala Desa

c. Foto Copy :

-  KK

-  Kutipan Akta Lahir

d. Surat Keterangan  Hilang dari Kepolisian

e. Melampirkan KTP yang Rusak.

 

II .  PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil Meliputi :

a.  Kelahiran

b.  Kematian

c.  Lahir Mati

d.  Perkawinan

e.  Perceraian

f.   Pengakuan Anak

g.  Pengesahan Anak

h.  Pengangkatan Anak

i.   Perubahan Anak

j.   Perubahan Status Kewarganegaraan

k.  Pembatalan Perkawinan

l.   Pembatalan Perceraian

m. Peristiwa Penting lainya

 

Pelanyanan Publik pada DiSDUK CAPIL Pidie Jaya meliputi :

1.     PENCATATAN KELAHIRAN

Persyaratan :

a.  Surat Kelahiran dari dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran.

b.  Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orang Tua

c.   KK dan KTP Orang Tua

d.   Surat Keterangan  Tempat Tingal Orang Tua bagi bagi pemegang izin tinggal terbatas

e.   Paspor bagi pemegang izin Kunjungan.

 

2.     PENCATATAN LAHIR MATI

Persyaratan :

a.  Surat Pengantar Kepala Desa

b.  Keterangan lahir Mati dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran.

 

3.     PENCATATAN KEMATIAN

Persyaratan :

a.  Surat Pengantar Kepala Desa

b.  Keterangan lahir Mati dari Dokter / Paramedis

 

4.     PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Persyaratan :

a.  Surat Pengantar Kepala Desa

b.  Surat Pengakuan Anak dari ayah Biologis yang disetujui oleh ibu kandung

c.  Kutipan Akta Kelahiran

d.  Poto Copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

 

5.     PENCATATAN  PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Di Nanggroe Aceh Darussalam Pencatatan Perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Qanun Aceh. Tentang Administrasi Kependudukan.

 

NB : Tarif Restribusi Pelayanan berdasarkan PERBUP Pidie Jaya . Nomor : 2 Tahun  2008

 

Sanksi Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

  1. Setiap Penduduk  yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau Dokumen Kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting . di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling  banyak Rp. 50.000.000,00.- ( Lima Puluh Juta Rupiah ). Pasal 93.
  2. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00,- ( Dua puluh lima juta rupiah ) Pasal 94.
  3. Setiap Penduduk  yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.  25.000.000.00,- ( Dua puluh lima juta rupiah ). Pasal 97.
  4. Dalam hal Pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakutan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94, Pejabat  yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu Pertiga ) Pasal 98.