Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan,  penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan
  • Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  • Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati
  • Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban  umum dan perlindungan masyarakat di daerah
  • Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati
  • Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum  serta penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur terkait lainnya
  • Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati
  • Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam
  • Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam dan
  • Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam

Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

  • Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum
  • Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah
  • Melakukan tindakan  represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah
  • Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian
  • Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  • Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara
  • Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  • Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu
  • Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  • Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  • Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan
  • Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab