Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
  • Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  • Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Penyusunan program di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Pemberian rekomendasi perizinan usaha, pelaksanaan pelayanan di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Pembinaan UPTD dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Kewenangan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan:

  • Menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung
  • Menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung
  • Menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya
  • Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
  • Menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai
  • Melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan
  • Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan
  • Menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu
  • Menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten
  • Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kehutanan dan perkebunan
  • Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan
  • Menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang wajib dilaksanakan
  • Menata alokasi sumber daya manusia di bidang kehutanan dan perkebunan
  • Menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul
  • Melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan dan kehutanan unggulan daerah
  • Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan dan
  • Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan